Event 2022

HEALTHCARE OUTLOOK 2022

Healthcare Outlook 2022 “Lingkungan Baru dan Kecukupan Sediaan Farmasi, Vaksin, dan Alat Kesehatan”

Sepanjang tahun 2021 Indonesia menghadapi berbagai tantangan pembangunan kesehatan, khususnya terkait lonjakan kasus Covid-19 di awal tahun sampai Oktober 2021. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia sejak awal 2020 telah menjadi pelajaran bagi seluruh pemangku kepentingan kesehatan akan pentingnya memperkuat sistem layanan kesehatan agar kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman kesehatan di masa-masa mendatang.
Pada saat puncak pandemi di Indonesia pada paruh kedua tahun 2021, Indonesia menghadapi kesulitan oksigen, obat-obatan, alat tes dan terjadi perang harga yang tidak sehat. Selain obat, alat, bahan reagen test antigen maupun PCR menjadi kontroversi dan memicu perdebatan harga sehingga pemerintah turun tangan menetapkan harga maksimum. Program vaksinasi yang sejak awal digadang-gadang penggunaan vaksin Sinovac ternyata berhadapan dengan masalah suplai dan pilihan penduduk akan vaksin tertentu. Bahan baku obat off patent sangat tergantung dengan mekanisme impor, khususnya dari China dan India, yang juga menimbulkan perdebatan kualitas produk. Karena sampai saat ini, hampir semua vaksin COVID-19 dibeli oleh pemerintah, masyarakat belum memiliki informasi tentang harga pasar. Pemerintah mengalokasikan Rp 87 Triliun untuk membeli vaksin COVID-19 di tahun 2021. Nilai ini hampir sama dengan nilai seluruh obat yang dipasarkan di Indonesia. Sementara itu, pemerintah sudah mengantisipasi untuk melepas vaksinasi COVID-19 dengan mekanisme pasar pada tahun 2022.
Pengalaman pandemi COVID-19 telah membuka mata pemerintah tentang lemahnya sistem kesehatan dan rawannya produksi perbekalan kesehatan. Hal itu mendorong pemerintah menetapkan kebijakan insentif produksi dalam negeri, sejalan juga dengan tekad pemerintah untuk memperkuat produksi dalam negeri di berbagai sektor. Berbeda dengan produk-produk yang tidak membutuhkan teknologi tinggi dan bukan barang esensial seperti obat dan vaksin, keharusan persentase tertentu kandungan lokal dapat menghambat suplai obat, vaksin, dan alat kesehatan.
Selain itu, pemberlakuan Perpres No.12/2021 tentang Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa belum mampu mengakomodir beberapa tujuan dari diberlakukannya PP tersebut, yaitu mendukung pelaksanaan penelitian sebagai bagian dari inovasi serta meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan peneliti yang kuat akan menciptakan inovasi-inovasi yang faktor penting dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan dan penurunan biaya dalam jangka panjang. Namun pemberlakuan Perpres No.12/2021 agaknya belum mendukung hal tersebut. Selain itu , merujuk pada terbatasnya kapasitas produksi lokal yang sejatinya belum mampu mencakup kebutuhan nasional, dapat menghambat pengadaan yang berkelanjutan apabila hanya mengandalkan produksi dalam negeri saja.
Berproses ke depan, perlu diketahui sejauh mana persaingan dan juga mekanisme pasar dapat memperbaiki kualitas obat dan alat kesehatan dengan harga yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas? Apa syarat yang harus segera disiapkan oleh industri dan apa saja insentif yang diberikan pemerintah agar industri dapat memenuhi suplai produk inovatif di bidang Kesehatan?

Melalui Webinar “Health Care Outlook 2022” akan mencoba menggali isu-isu terkait sekaligus mencermati bagaimana kebijakan produksi obat, vaksin, dan alat kesehatan dalam negeri dapat menjawab kebutuhan perbekalan kesehatan dan bagaimana pula dampak harga dengan persaingan produk dalam negeri sebagai substitusi

DIALOG PARA PEMANGKU KEPENTINGAN “MASA DEPAN PENYINTAS KANKER DI INDONESIA”:

INOVASI PEMBIAYAAN KESEHATAN UNTUK KEBERLANJUTAN LAYANAN PENGOBATAN KANKER

Future Of Indonesian Cancer Patients: Innovation In Health Financing For A Sustainable Health Services

Jakarta, 05 Maret 2022 – Masih dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia 2022, Ikatan Ekonomi Kesehatan Indonesia (IEKI) atau dikenal juga dengan INAHEA (Indonesian Health Economics Association) menyelenggarakan kegiatan dialog dengan para pemangku kepentingan mengusung tema ”Masa Depan Penyintas Kanker di Indonesia: Inovasi pembiayaan kesehatan untuk keberlanjutan layanan pengobatan kanker”. Melalui kegiatan ini IEKI bersama dengan para pemangku kepentingan membahas tantangan yang dihadapi dalam penanganan kanker saat ini, terutama dengan adanya keterbatasan akses terhadap pengobatan inovatif dan bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengimplementasikan berbagai inovasi dalam pembiayaan kesehatan agar layanan pengobatan kanker, terutama dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat terus mengikuti perkembangan teknologi kesehatan yang pada akhirnya akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi para penyintas kanker di Indonesia.

Kanker adalah penyakit tidak menular dengan angka insiden dan kematian yang tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya sehingga perlu menjadi prioritas dan fokus semua pihak. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berhasil membuka akses bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk penyintas kanker, untuk mendapatkan penanganan dan perawatan atas kondisi kesehatan yang dialami. 

Saat ini, perkembangan teknologi pengobatan kanker terus memberikan peningkatan harapan dan kualitas hidup bagi penyintas kanker, namun di sisi lain Pemerintah mengalami keterbatasan pembiayaan untuk menambahkan berbagai pengobatan inovatif ke dalam cakupan JKN. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh The Swedish Institute for Health Economics (IHE) di tahun 2021, ditemukan bahwa negara dengan alokasi pembiayaan kanker yang lebih tinggi menunjukkan keberhasilan penanganan kanker yang lebih baik dibandingkan negara yang memiliki alokasi pembiayaan kanker lebih rendah. Oleh karena itu, pengimplementasian pembiayaan kesehatan yang inovatif dapat menjadi salah satu solusi pendanaan kesehatan. Hal ini tentu memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga dapat membantu pemerintah untuk memperluas cakupan pengobatan untuk seluruh masyarakat.